Pasuruan Terkini – Protes keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo terhadap Pesta Rakyat Kraksaan (PARAKSA) 2026 mendorong Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk menanggapi secara serius. Panggung Musik PARAKSA 2026 Diprotes Keras MUI Begini Respon Pemkab Probolinggo menjadi perhatian publik setelah insiden kekerasan juga terungkap di lokasi acara.
Acara yang digelar di halaman Stadion Gelora Merdeka, Kraksaan, akhir pekan lalu itu mendapat sorotan tajam lantaran penampilan disjoki wanita atau Female DJ dengan busana ketat di panggung utama. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan karakter religius kota Kraksaan yang dikenal sebagai basis pesantren.
Kritik Pedas Pimpinan MUI Probolinggo
Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo, KH Abdul Wasik Hannan, menyampaikan pernyataan tertulis pada Minggu, 4 Oktober 2026. Ia menekankan bahwa penyelenggaraan PARAKSA 2026 yang dimulai sejak 24 September 2026 seharusnya tetap menjaga jati diri Kota Santri.
Kia Wasik menilai penutupan acara dengan pertunjukan musik DJ justru menghadirkan suasana yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal masyarakat setempat. Ia mengajak semua pihak untuk merefleksikan arah pengembangan budaya daerah ke depan.
Pemimpin MUI tersebut juga menegaskan bahwa kritik yang dilayangkan bukanlah bentuk pelarangan hiburan. Tujuannya semata-mata mengingatkan agar kegiatan publik tidak melupakan adab, batas-batas etika, serta kearifan lokal yang selama ini menjadi identitas masyarakat Kraksaan.
Insiden Kekerasan di Sekitar Lokasi
Selain protes dari tokoh agama, kemeriahan PARAKSA 2026 juga meninggalkan catatan kelam berupa insiden pemukulan terhadap warga. Seorang warga bernama Zaini menceritakan pengalamannya saat berkeliling di sisi timur belakang panggung dan mendapati sekelompok pemuda sedang consuming minuman keras.
Zaini kemudian menegur para pemuda tersebut agar tidak membuat keributan di ruang publik. Namun, ketika ia mencoba melerai para pemuda yang sudah terlibat tawuran, dirinya justru menerima pukulan di bagian punggung. Ia hanya meminta botol minuman keras tersebut dipindahkan ke tempat lain.
Respons Resmi Pemkab Probolinggo
Menanggapi berbagai masukan dan kejadian yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) menyatakan komitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Kepala DKUPP Sugeng Widyanto konfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Senin, 4 Oktober 2026 siang bahwa ke depannya acara serupa akan menjadi bahan evaluasi bersama.
Kasus Panggung Musik PARAKSA 2026 Diprotes Keras MUI Begini Respon Pemkab Probolinggo ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya pelestarian budaya lokal dan tuntutan moralitas beragama. Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kedua hal tersebut di gelaran mendatang.
