Pasuruan Terkini – PASURUAN – Sidang paripurna DPRD Kota Pasuruan pada Rabu (23/9/2026) mencatatkan keputusan penting dalam proses legislasi daerah. Fraksi-fraksi di lembaga perwakilan rakyat setempat menyampaikan pendapat akhir mereka mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. DPRD Kota Pasuruan Sampaikan Pendapat Akhir Raperda Perubahan APBD 2026 Disepakati untuk Ditetapkan menjadi langkah signifikan menuju perwujudan regulasi tersebut.
Kepatuhan terhadap mekanisme pembahasan menghasilkan kesepakatan yang solid antar semua fraksi yang hadir. Setiap kelompok fraksi menyampaikan catatan konstruktif berbasis analisis terhadap respon Pemerintah Kota Pasuruan atas pandangan umum yang telah diutarakan sebelumnya. Total anggaran daerah mengalami penambahan sebesar Rp15,56 miliar, naik dari angka sebelumnya sekitar Rp920,99 miliar menjadi Rp936,55 miliar. Penerimaan daerah juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan dari Rp802,37 miliar ke Rp804,13 miliar.
Tuntutan Akuntabilitas dan Manfaat Nyata Bagi Warga
Fraksi PDI Perjuangan menarik perhatian pada korelasi antara peningkatan nominal anggaran dengan realisasi manfaat sosial. they menggarisbawahi bahwa alokasi dana harus berbanding lurus dengan hasil riil bagi masyarakat. Mereka mendorong kebijakan yang memberikan efek multiplier ekonomi, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta pengrajin lokal yang memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang atau jasa pemerintah.
Sementara itu, Fraksi PKS menekankan perlunya pergeseran paradigma pengukuran keberhasilan anggaran. they mengusulkan implementasi dashboard monitoring interaktif yang mencakup data realisasi pendapatan-belanja, progres fisik dan keuangan, status pengadaan, hingga identifikasi program berisiko tertunda. Pendekatan ini bertujuan memastikan transparansi dan pengawasan berkelanjutan selama pelaksanaan perubahan APBN.
Kesepakatan Multi-Fraksi Menuju Pengesahan Peraturan Daerah
Fraksi Partai Golkar memberikan penekanan khusus pada manajemen risiko pengadaan dan strategi percepatan. Mereka mengingatkan agar standar kualitas pekerjaan tidak dikorbankan demi mengejar target waktu penyerapan. Fraksi ini kemudian menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan raperda tersebut setelah pertimbangan matang.
Fraksi Persatuan Hati Nurani menyisipkan kekhawatiran terkait deadline implementasi kegiatan. Mengingat tahun anggaran 2026 hanya tinggal tiga bulan lagi, kelompok ini mendesak eksekusi program yang presisi secara waktu maupun sasaran. they juga merekomendasikan penguatan PAD melalui edukasi perpajakan warga serta pengembangan sektor pariwisata dan infrastruktur pendukungnya.
Sedangkan Fraksi PKB menyoroti aspek konsistensi perencanaan, percepatan pembangunan Jalur Lintas Utara, optimalisasi aset, hingga penghargaan bagi atlet prestasi. Fraksi Amanat Perubahan Indonesia Raya pun menambahkan masukan seputar optimalisasi PBB-P2, pelayanan kesehatan, tata kelola BUMN, serta pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk penggerak ekonomi masyarakat.
Dengan rampungnya tahap pendapata akhir, DPRD Kota Pasuruan Sampaikan Pendapat Akhir Raperda Perubahan APBD 2026 Disepakati untuk Ditetapkan telah mencapai titik kulminasi prosedural. Seluruh catatan fraksi akan menjadi acuan penting bagi Pemerintah Kota dalam pelaksanaan amanat peraturan yang akan segera diterbitkan.
