Pasuruan Terkini – DPRD Jatim Minta Menkeu Baru Jairi Kaji Ulang Pemotongan TKD Rp 2 Triliun. Permintaan ini muncul karena pemangkasan dana pusat ke daerah dinilai membuat APBD sulit bergerak leluasa.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan, mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir transfer dari pemerintah pusat ke daerah terpotong cukup besar. Akibatnya, pemerintah daerah mengaku kesulitan menjalankan anggaran secara lancar.
“Kita melihat dua tahun ini anggaran pemerintah pusat ke daerah itu kepotong lumayan besar, sehingga pemerintah daerah kurang lancar dalam bernapas, khususnya menerapkan anggaran,” ujar Jairi, Senin (14/9/2026).
Dampaknya terasa nyata di Jawa Timur. Berdasarkan data yang dipegang DPRD, pemangkasan Transfer ke Daerah untuk Pemprov Jatim menembus angka Rp2 triliun lebih. Sementara untuk 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur, total dana yang dipotong mencapai Rp17,5 triliun.
TKD sendiri merupakan dana dari APBN yang menjadi tulang punggung belanja daerah. Dana tersebut dipakai membiayai urusan wajib, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga bantuan sosial.
Jairi menilai pemotongan tidak seharusnya dilakukan secara merata ke semua daerah. Menurutnya, daerah dengan kapasitas fiskal kecil tetap membutuhkan dukungan dana dari pemerintah pusat agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Tetapi kalau memang ada beberapa daerah yang fiskalnya besar, juga harus ada apresiasi, sehingga ada balancing tentang pendanaan di daerah,” jelasnya.
Politikus Golkar itu berharap Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara, mampu bekerja lebih gesit dalam menerjemahkan program pemerintah ke lapangan. Harapan itu disampaikan agar manfaat kebijakan bisa langsung dirasakan masyarakat.
“Kami berharap kinerja Menteri Keuangan yang baru ini bisa optimal. Tidak hanya dalam merespons pasar namun juga optimal dalam menerjemahkan program pemerintah. Sehingga dampaknya adalah bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyebut kinerja Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya, sudah baik. Namun ke depan, ia berharap ada peningkatan agar pengelolaan fiskal dan program pembangunan berjalan lebih cepat.
“Kemarin Pak Purbaya bagus, tetapi harapan ke depan bisa lebih kencang, lebih baik lagi,” pungkasnya.
Melalui dorongan DPRD Jatim Minta Menkeu Baru Jairi Kaji Ulang Pemotongan TKD Rp 2 Triliun, legislatif berharap kebijakan pemangkasan tidak lagi membebani daerah. Pasalnya, APBD menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Jika pemotongan terus berlanjut tanpa kalkulasi yang adil, daerah berisiko kesulitan membiayai program prioritas. Karena itu, peninjauan ulang kebijakan TKD dianggap langkah penting agar keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah tetap terjaga.
- Pemprov Jatim: pemotongan TKD lebih dari Rp2 triliun.
- 38 kabupaten/kota se-Jatim: total pemotongan mencapai Rp17,5 triliun.
- Dampak: APBD kurang leluasa membiayai urusan wajib.
