Berita  

Komisi IV DPRD Pasuruan Bedah Fenomena Darurat Senyum UGD di Podcast JAWARA: Komunikasi Jadi Kunci

Portal Berita Pasuruan Terkini
Gambar Thumbnail Default Pasuruan Terkini

Pasuruan Terkini – Pasuruan — Komisi IV DPRD Pasuruan Bedah Fenomena Darurat Senyum UGD di Podcast JAWARA menjadi sorotan publik mengenai kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Pasuruan. Diskusi ini mengupas tuntas masalah hubungan antara tenaga medis dan pasien yang kerap menjadi keluhan masyarakat.

Acara yang tayang di kanal JatimSatuNews tersebut menghadirkan tiga anggota Komisi IV, yakni Andri Wahyudi, Nikmatul Jamilah, dan H. Akhmad Soleh. Mereka membahas sisi lain dari fenomena yang belakangan banyak dikeluhkan warga tentang sikap petugas UGD.

Senyum Bukan Prioritas Utama di UGD

Nikmatul Jamilah atau Ning Mila menegaskan bahwa keselamatan pasien dan kecepatan penanganan berdasarkan tingkat kegawatan atau triase adalah prioritas mutlak di ruang gawat darurat. Ia menjelaskan bahwa mengukur kualitas layanan hanya dari senyuman dan keramahan adalah pendekatan yang keliru.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa ketika kondisi memungkinkan, tenaga kesehatan tetap harus berkomunikasi baik dengan pasien maupun pendampingnya. Hal ini penting agar masyarakat memahami prosedur medis dan tidak merasa diabaikan saat menunggu giliran.

“Kalau memungkinkan, jelaskan bahwa ada pasien yang kondisinya lebih gawat sehingga sedang diprioritaskan,” ujar Ning Mila mengenai sistem triase yang sering disalahpahami publik.

Komunikasi sebagai Bagian Tak Terpisahkan

Andri Wahyudi menambahkan bahwa kepastian informasi sangat dibutuhkan keluarga pasien yang tengah dilanda kepanikan. Informasi sederhana mengenai tindakan medis yang sedang berlangsung dinilai ampuh menekan kecemasan.

Ia menekankan bahwa komunikasi bukan pekerjaan tambahan bagi tenaga medis, melainkan bagian integral dari pelayanan kesehatan itu sendiri.

Lebih jauh, Andri mengimbau agar setiap keluhan masyarakat diperiksa secara objektif sebelum langsung menyalahkan petugas. Aspek yang perlu dikaji mencakup kesesuaian SOP, efektivitas pola komunikasi, rasio beban kerja, hingga kesiapan fasilitas rumah sakit.

“Pasien harus dihormati, tenaga kesehatan juga harus dihargai. Keduanya tidak boleh dipertentangkan,” pungkasnya.

Peran Pengawasan DPRD

H. Akhmad Soleh menyampaikan pentingnya evaluasi berkala terhadap mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Pasuruan. Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD bukanlah alat untuk mencari-cari kesalahan petugas medis, melainkan komitmen untuk terus memperbaiki wajah pelayanan publik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *