Hibah Rp26,9 Miliar, Publik Soroti Minim Sosialisasi

Hibah Rp26,9 Miliar, Publik Soroti Minim Sosialisasi
Hibah Rp26,9 Miliar, Publik Soroti Minim Sosialisasi

Pasuruan Terkini – Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kembali menuai kritik. Minim Sosialisasi dan Disorot Publik Realisasi Anggaran Kesbangpol Kota Pasuruan TA 2024 Dipertanyakan oleh berbagai pihak akibat rendahnya transparansi dan program yang terasa kurang nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kesbangpol Kota Pasuruan 2024, terdapat alokasi belanja hibah senilai Rp26,9 miliar. Nomor RUP 36335254 mencatat pagu anggaran Rp26.977.542.868 yang bersumber dari APBD, dialokasikan untuk belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, serta sosial. Belanja hibah lain dalam program pendidikan politik dan peningkatan demokrasi juga tercatat mencapai angka serupa.

Selain itu, belanja perjalanan dinas baik dalam kota maupun luar kota juga menyedot anggaran ratusan juta rupiah. Kegiatan ini mencakup perumusan kebijakan ketahanan ekonomi, sosial budaya, hingga pemantapan ideologi Pancasila.

Ketidaksesuaian antara besarnya anggaran dengan output yang dirasakan publik menjadi sorotan utama. Minim Sosialisasi dan Disorot Publik Realisasi Anggaran Kesbangpol Kota Pasuruan TA 2024 Dipertanyakan karena tidak adanya sosialisasi yang masif ke warga maupun lembaga terkait di Kota Pasuruan.

Salah seorang ketua lembaga yang terdaftar di Kesbangpol Kota Pasuruan mengungkapkan bahwa sejak pandemi COVID-19 tahun 2021, tidak ada lagi dana pembinaan yang disalurkan. “Kalau dulu ada, tapi sekitar empat tahun ini tidak ada,” ungkap ia. Pernyataan senada datang dari ketua lembaga lain yang menyatakan hal serupa.

Ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp, Kepala Dinas Kesbangpol Heri Dwi tidak memberikan tanggapan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Kesbangpol Kota Pasuruan terkait dugaan minimnya sosialisasi maupun indikasi pengalihan anggaran.

Masyarakat menuntut adanya audit ketat dan pengawasan dari aparat berwenang demi menjaga akuntabilitas keuangan daerah. Minim Sosialisasi dan Disorot Publik Realisasi Anggaran Kesbangpol Kota Pasuruan TA 2024 Dipertanyakan akan terus menjadi bahan perdebatan jika tidak ada langkah konkrit dari penyelenggara daerah. Redaksi membuka ruang hak jawab dan keterbukaan informasi publik untuk memberikan cerminan yang berimbang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *