Pasuruan Terkini – Dari Basis Santri hingga Pengalaman Bupati Ini Modal Gus Fawait Menuju Jatim 1 menjadi topik yang hangat diperbincangkan dalam dinamika kepemimpinan Jawa Timur. Bupati Jember Muhammad Fawait, yang akrab disapa Gus Fawait, dinilai memiliki sejumlah modal sosial, politik, dan pemerintahan. Namun, modal tersebut belum tentu berbuah dukungan elektoral.
Peneliti Utama PAR Strategy Center Ahmad Deni Rofiqi mengidentifikasi setidaknya lima aspek yang membentuk ruang politik Gus Fawait. Kelima aspek itu adalah latar belakang santri, usia relatif muda, relasi dengan pemerintah pusat, kapasitas akademik, serta pengalaman memimpin pemerintahan daerah. Deni menegaskan faktor-faktor tersebut bukan jaminan elektoral, melainkan pembentuk ruang politik seseorang.
Latar Belakang Santri dan Kedekatan dengan Komunitas Keagamaan
Aspek pertama adalah latar belakang santri. Gus Fawait memiliki pengalaman pendidikan agama dan pendidikan formal yang membuatnya terhubung dengan lingkungan pesantren dan tokoh agama. Menurut Deni, hal ini relevan dengan karakter sosial Jawa Timur yang memiliki basis pesantren dan komunitas keagamaan kuat. Meski demikian, identitas sosial tidak otomatis menghasilkan dukungan politik. Identitas sosial dan keagamaan dapat menjadi modal komunikasi, tetapi tetap perlu dibuktikan melalui kerja pemerintahan dan hubungan yang konsisten dengan masyarakat.
Usia Muda sebagai Peluang Pendekatan Baru
Faktor kedua adalah usia. Gus Fawait merupakan salah satu kepala daerah generasi muda di Jawa Timur. Deni menilai generasi muda memiliki peluang menghadirkan pendekatan berbeda dalam merespons perubahan sosial, perkembangan teknologi, maupun aspirasi kelompok usia muda. Namun, usia bukan satu-satunya ukuran kapasitas kepemimpinan. Anak muda memiliki ruang untuk menawarkan perspektif baru, tetapi usia harus diikuti kapasitas, pengalaman, dan kemampuan mengelola pemerintahan. Kapasitas tersebut dapat dilihat dari kebijakan yang diambil, konsistensi pelaksanaan program, serta kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat.
Relasi dengan Pemerintah Pusat dan Manfaat Terukur
Faktor ketiga adalah hubungan dengan pemerintah pusat. Relasi tersebut dinilai dapat menjadi modal dalam memperjuangkan kepentingan daerah melalui komunikasi antarlembaga maupun akses terhadap program pemerintah. Namun, Deni menilai relasi politik baru memiliki arti apabila menghasilkan manfaat yang dapat diukur. Hubungan dengan pusat harus diterjemahkan menjadi manfaat yang terukur bagi masyarakat, bukan hanya kedekatan politik, melainkan kemampuan melakukan negosiasi kebijakan dan memastikan program berjalan. Indikatornya antara lain kemampuan daerah mengakses program pemerintah, memperoleh dukungan anggaran, dan membangun kerja sama lintas kementerian.
Uji Kapasitas melalui Kebijakan di Jember
Faktor keempat, posisi Gus Fawait sebagai kepala daerah memberikan ruang untuk menguji kapasitasnya melalui kebijakan yang dijalankan di Jember. Deni menyoroti sejumlah agenda Pemkab Jember, mulai dari pengentasan kemiskinan, Universal Health Coverage (UHC), layanan Home Care, program beasiswa hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, program tersebut tidak cukup dinilai dari peluncuran maupun jumlah penerima manfaat. Evaluasi perlu melihat capaian, keberlanjutan pembiayaan, kualitas implementasi dan dampak terhadap masyarakat. Program pemerintah harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, apakah kemiskinan berkurang, apakah masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan, apakah akses pendidikan meningkat, dan apakah penguatan PAD menghasilkan ruang fiskal yang lebih sehat. Semua itu perlu dibaca melalui data dan evaluasi. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, kebijakan tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial. Pemerintah juga perlu menghubungkan data kemiskinan dengan akses kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Pengalaman Memimpin Jember dan Tantangan Skala Provinsi
Faktor kelima, pengalaman memimpin Jember menjadi modal lain yang dapat diamati. Sebagai bupati, Gus Fawait memiliki pengalaman dalam mengelola anggaran, birokrasi, pelayanan publik, dan program pembangunan daerah. Namun, Deni mengingatkan terdapat perbedaan skala antara pemerintahan kabupaten dan provinsi. Pengalaman pemerintahan daerah merupakan modal penting, tetapi kapasitas memimpin provinsi harus dilihat dari kemampuan mengelola persoalan yang lebih luas. Jawa Timur memiliki cakupan wilayah dan kompleksitas pemerintahan yang lebih besar. Karena itu, pengalaman di tingkat kabupaten tetap perlu diuji apabila dikaitkan dengan kapasitas kepemimpinan di tingkat provinsi.
Deni menyebut lima aspek tersebut sebagai modal awal untuk membaca posisi Gus Fawait dalam dinamika politik Jawa Timur. Faktor tersebut belum cukup untuk menarik kesimpulan mengenai dukungan elektoral. Modal politik adalah titik awal untuk dianalisis. Pada akhirnya, masyarakat akan melihat bagaimana seorang pemimpin bekerja, kebijakan apa yang dihasilkan, dan sejauh mana kebijakan itu memberikan manfaat.
Nama Gus Fawait sebelumnya masuk dalam lima besar figur potensial untuk Pilkada Jawa Timur berdasarkan survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI). Sementara itu, Gus Fawait mengatakan dirinya tetap fokus menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Jember. Mengenai pencalonan pada kontestasi politik mendatang, dia menyerahkannya kepada pimpinan partai di tingkat pusat.
