Pasuruan Terkini – Uji Coba Perlinsos Digital Diperluas dari 43 ke 258 Kabupaten Kota menjadi langkah besar pemerintah dalam mempercepat penyaluran bantuan sosial. Perluasan ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi penyaluran bantuan bagi masyarakat.
Pemerintah menargetkan penerapan sistem ini secara nasional pada Oktober 2026. Sebelumnya, uji coba dimulai Agustus 2025 di Banyuwangi dan terus bertambah hingga mencapai 43 kabupaten/kota pada Juli 2026.
Perluasan Cakupan dan Populasi Terdaftar
Cahyono Tri Birowo, Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB, menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 258 kabupaten/kota yang masuk dalam uji coba. Menurutnya, sekitar 50 persen populasi kabupaten/kota sudah terdaftar dalam sistem tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara di Kantor Antara, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Angka tersebut menunjukkan perluasan Uji Coba Perlinsos Digital Diperluas dari 43 ke 258 Kabupaten Kota berjalan sesuai rencana.
Pendaftaran Berbasis NIK dan Verifikasi Wajah
Perlinsos digital bertujuan mempermudah warga penerima bantuan sosial melalui pendaftaran berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah. Masyarakat dapat mendaftar bansos secara lebih cepat dan transparan hanya dengan menggunakan NIK serta verifikasi wajah.
Hingga 21 September 2026, tercatat sudah ada 4,8 juta Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar dalam sistem ini. Proses pengajuan dan verifikasi data bansos yang sebelumnya memakan waktu lama dipangkas dari 7 tahap menjadi tiga tahap.
Efisiensi Anggaran dan Perluasan Bantuan
Cahyono menegaskan, digitalisasi Perlinsos bukan berarti pemerintah mengurangi jumlah warga penerima bantuan. Dengan penyaluran yang tepat sasaran, anggaran menjadi lebih efisien sehingga pemerintah dapat memperluas bantuan sesuai karakteristik masyarakat setempat.
Langkah ini menjadi bagian penting dari transformasi digital layanan publik. Uji Coba Perlinsos Digital Diperluas dari 43 ke 258 Kabupaten Kota diharapkan mempercepat distribusi bantuan dan mengurangi kesalahan data penerima.
Dampak bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Bagi masyarakat, sistem ini menawarkan kemudahan karena pendaftaran dapat dilakukan dengan NIK dan verifikasi wajah. Bagi pemerintah daerah, digitalisasi membantu memetakan penerima bantuan secara lebih akurat.
Dengan pemangkasan tahapan verifikasi, waktu tunggu pencairan bantuan pun menjadi lebih singkat. Pemerintah berharap perluasan uji coba ini dapat menjadi fondasi penerapan nasional pada Oktober 2026.
Keberhasilan Uji Coba Perlinsos Digital Diperluas dari 43 ke 258 Kabupaten Kota akan menjadi tolok ukur kesiapan infrastruktur digital di berbagai daerah. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci kelancaran implementasi sistem ini.
