Pasuruan Terkini – Probolinggo — Bupati Mohammad Haris atau yang akrab disapa Gus Haris resmi menyerahkan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Probolinggo. Tindakan tegas ini diambil menyusul kontroversi publik yang muncul setelah dua personel Satpol PP rekam dan unggah keluhan pribadi di platform media sosial.
Keluhan tersebut menyangkut adanya aksi demonstrasi yang berlangsung di halaman kantor DPRD Kabupaten Probolinggo pada 21 Oktober 2026. Dalam video berdurasi 17 detik, kedua oknum tersebut bernama JA dan MU terlihat mengeluh tentang pekerjaan tambahan serta terganggunya waktu istirahat mereka akibat kegiatan massa.
“Jangan sampai satu ucapan, satu unggahan, atau satu tindakan yang tidak terukur justru melahirkan kegaduhan yang tidak perlu dan mencederai kepercayaan masyarakat,” ungkap bupati sembari menyampaikan imbauannya, Minggu pagi 25 Oktober 2026.
Tanggung Jawab Moral di Balik Seragam
Gus Haris menekankan bahwa setiap atribut yang melekat pada diri aparatur negara membawa konsekuensi moral sangat berat. Seragam dinas, jabatan resmi, maupun fasilitas publik yang disandang merupakan amanah langsung dari rakyat yang harus dijaga kehormatannya.
Sebagai pelayan publik, para pegawai negeri sipil diminta selalu mengedepankan kedewasaan dalam menyikapi berbagai situasi. Hal ini mencakup cara merespons kritik, menampung aspirasi warga, hingga menghadapi unjuk rasa yang merupakan keniscayaan dalam dinamika demokrasi.
Sanksi Tegas bagi Pelanggaran
Bupati berusia 51 tahun ini menegaskan akan adanya nol toleransi terhadap setiap pelanggaran etika dan disiplin. Setiap tindakan indisipliner baik di ranah media sosial maupun komunikasi publik akan melalui proses evaluasi menyeluruh kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Peringatan keras ini berlaku untuk seluruh jajaran tanpa terkecuali. Tidak ada satu pun pejabat atau pegawai yang mendapat perlakuan istimewa. Setiap kasus akan diproses secara adil dan transparan sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan.
Klarifikasi Oknum
Menyusul marahnya publik, kedua anggota Satpol PP tersebut kemudian menyampaikan permohonan maaf resmi melalui Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Taufik Alami. Mereka juga bersedia membuat surat pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh aparatur pemerintah daerah agar lebih bijak dan berhati-hati dalam berkomentar maupun mengunggah konten apapun yang berkaitan dengan tugas maupun kondisi pelayanan publik.
