Pasuruan Terkini – PEMKOT PASURUAN DALAM BAHAYA Sindiran Pedas Legislator PKB Absennya Kepala Daerah di Final Kejuaraan Pencak Silat mencuat ke permukaan. Ketidakhadiran jajaran pimpinan Pemerintah Kota Pasuruan pada seremoni penutupan dan penyerahan piala Kejuaraan Pencak Silat “Madinah Van Java 2” se-Jawa Timur di GOR Kota Pasuruan, Minggu (20/9/2026) siang, memicu kritik tajam dari kalangan legislatif.
Kritik itu disampaikan langsung oleh Bahrudien Akbar Wahyudi, S.E., M.M., anggota DPRD Kota Pasuruan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga menjabat Ketua Komisi II Bidang Perekonomian. Ia melontarkan sindiran saat berada di atas podium mewakili penerimaan trofi Juara Umum 1.
Trofi tersebut diserahkan Ketua IPSI Kota Pasuruan, H. Farid Misbah, kepada Perguruan Pencak Silat Kuntu Mancilan. Dari atas pentas, Bahrudien secara terbuka menyentil sikap dingin Pemkot Pasuruan terhadap ajang olahraga bergengsi itu.
Sikap yang dinilai memandang sebelah mata momen penutupan tersebut memicu jargon legendaris yang membuat riuh penonton di GOR Kota Pasuruan. “Dispora mboten rawuh nggeh? Pemkot e nggeh mboten rawuh? Perwakilan Pemkot nggeh boten enten? Waduh…. Gak Bahaya tha acara silat, perwakilan Pemkot mboten enten seng rawuh, gak bahaya tha…!!!” celetuk Bahrudien dengan nada sindiran mendalam.
Dalam kesempatan itu, Bahrudien menyampaikan apresiasi kepada Ketua IPSI Kota Pasuruan, H. Farid Misbah, yang dinilai konsisten dan gigih membina serta mengangkat prestasi cabang olahraga (cabor) pencak silat. Namun, kegigihan pegiat olahraga tersebut justru berbanding terbalik dengan kepedulian jajaran eksekutif.
Satu pun perwakilan pejabat Pemkot Pasuruan, termasuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) hingga Wali Kota Pasuruan, Dr. H. Adi Wibowo, S.T.P., M.Si., tidak tampak di lokasi acara. Padahal, seremoni penutupan merupakan puncak apresiasi bagi para atlet muda se-Jatim yang telah berjuang membawa nama harum daerah.
Absennya perwakilan Pemkot yang hanya hadir saat pembukaan dan “menghilang” di acara puncak mengundang spekulasi di tengah publik. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah ketidakhadiran ini murni akibat kelalaian administrasi protokoler, ataukah sinyal awal pergesekan politik antara kekuatan “Hijau” (PKB) di legislatif dan “Kuning” (Golkar) di eksekutif.
Pencak silat bukan sekadar cabang olahraga, melainkan wujud pelestarian budaya lokal dan basis massa yang riil di Jawa Timur. Ketidakpedulian Pemkot Pasuruan menghargai keringat para juara di kandang sendiri dinilai sebagai bentuk kelalaian komunikasi politik yang fatal.
Pernyataan “Gak Bahaya Tha” dari legislator tersebut seolah menjadi sinyal peringatan keras bagi kepemimpinan Kota Pasuruan. Di saat konstelasi politik mulai ditata menuju agenda mendatang, mengabaikan potensi atlet lokal dan simpul massa olahraga tradisional dapat menjadi ancaman bagi citra dan stabilitas dukungan Pemkot di mata masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih terus berupaya mengonfirmasi pihak Pemkot Pasuruan dan Dispora Kota Pasuruan untuk meminta klarifikasi resmi terkait alasan absennya perwakilan pemerintah dalam agenda penutupan kejuaraan se-Jawa Timur tersebut.
