Pasuruan Terkini – Pemkot Pasuruan Luncurkan Program Bergegas Tekan Angka Anak Tidak Sekolah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Peluncuran berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kota Pasuruan pada Kamis, 17 September 2026. Program ini menjadi langkah berkelanjutan menangani anak tidak sekolah (ATS) sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kota tersebut.
Acara tersebut dihadiri Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Wakil Wali Kota M. Nawawi, Pj. Sekda, jajaran Forkopimda, organisasi perangkat daerah, camat, lurah, serta pendidik se-Kota Pasuruan.
Wali Kota Adi Wibowo menegaskan peluncuran bukan sekadar formalitas. Ia menuntut adanya rencana aksi dan tenggat waktu yang jelas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Ini bukan soal kita sekadar meluncurkan program. Yang utama adalah rencana aksi dengan tenggat waktu yang kita tentukan. Saya minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki timeline yang jelas, target tiga bulan untuk menyelesaikan pendataan faktual, verifikasi, dan validasi data,” ujar Mas Adi saat memberi arahan.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per September 2026 menunjukkan jumlah anak tidak sekolah di Kota Pasuruan mencapai 1.905 anak. Rinciannya mencakup 653 anak lulus tidak melanjutkan, 656 anak putus sekolah, dan 596 anak belum pernah mengenyam bangku pendidikan.
| Kategori ATS | Jumlah |
|---|---|
| Lulus Tidak Melanjutkan | 653 anak |
| Putus Sekolah | 656 anak |
| Belum Pernah Sekolah | 596 anak |
| Total | 1.905 anak |
Mas Adi meminta pemetaan mendalam hingga tingkat kelurahan, RW, dan RT. Tujuannya mengetahui akar permasalahan spesifik di tiap wilayah.
“Faktor anak tidak sekolah sangat beragam, bukan hanya karena kemiskinan. Ada yang harus bekerja membantu orang tua, ada yang mengalami kekecewaan atau broken home. Oleh karena itu, intervensinya tidak bisa disamaratakan, melainkan harus spesifik sesuai dengan masalah yang dihadapi masing-masing anak,” jelasnya.
Wali Kota juga menyoroti pentingnya verifikasi dan integrasi data administrasi kependudukan dengan data kependidikan serta data Badan Pusat Statistik. Langkah ini agar program intervensi seperti Sekolah Rakyat, Kejar Paket, dan program penunjang lain tepat sasaran.
“Sangat tidak masuk akal jika kita berbicara mengenai Indonesia Emas 2045 apabila di daerah kita masih ada hampir 600 anak yang belum pernah sekolah. Pemerintah harus hadir bersama semua pihak untuk memastikan setiap anak usia sekolah mendapatkan hak pendidikannya,” tambahnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Siti Rochana, menjelaskan program Bergegas mengusung pilar pencegahan dan penanganan. Strategi pencegahan di hulu dilakukan dengan memperketat pemantauan absensi siswa sebagai sinyal awal potensi putus sekolah.
Selain itu, disediakan layanan konseling psikologis, edukasi sadar pendidikan bagi orang tua prasejahtera, dan sinergi bantuan sosial untuk menekan faktor ekonomi.
Untuk strategi penanganan, tim dari kelurahan dan sekolah turun langsung melakukan validasi by name by address di lapangan.
“Kami juga membentuk Garda Pendidikan dengan menggerakkan guru sebagai ujung tombak untuk merangkul dan mengajak anak kembali bersekolah,” kata Siti.
Siti menambahkan, penanganan dilakukan dengan menyediakan akses pendidikan seluas-luasnya melalui sekolah formal, Sekolah Rakyat, maupun jalur non-formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Akses tersebut diimbangi dukungan fasilitas serta bantuan pendidikan.
Ia menegaskan penuntasan masalah ATS adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan satu peta data dan satu gerak bersama demi menyelamatkan masa depan anak-anak di Kota Pasuruan.
Agenda peluncuran Pemkot Pasuruan Luncurkan Program Bergegas Tekan Angka Anak Tidak Sekolah juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kompetensi olimpiade tingkat kota kepada siswa berprestasi.
