Pasuruan Terkini – Ribuan Warga 8 Desa Penyangga Bromo di Tosari Gelar Aksi Damai Tuntut TNBTS Kaji Ulang Penutupan dan Tata Kelola Wisata menjadi sorotan publik pada Jumat, 18 September 2026. Sekitar seribu orang dari delapan desa penyangga Gunung Bromo di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, turun ke jalan menyampaikan aspirasi mereka. Aksi ini menuntut evaluasi menyeluruh atas kebijakan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat lokal.
Massa bergerak sejak pukul 13.00 WIB dari Lapangan Ledoksari menuju Pintu Masuk Pos TNBTS Wonokitri. Mereka menggunakan satu truk pengeras suara, puluhan mobil, dan ratusan sepeda motor. Sepanjang rute, aparat kepolisian setempat mengawal ketat jalannya demonstrasi agar tetap tertib dan aman. Warga menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk partisipasi aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan daerah.
Tuntutan Warga Terhadap Kebijakan Penutupan Kawasan
Dalam orasi yang disampaikan perwakilan warga, Ribuan Warga 8 Desa Penyangga Bromo di Tosari Gelar Aksi Damai Tuntut TNBTS Kaji Ulang Penutupan dan Tata Kelola Wisata menegaskan keberatan atas kebijakan penutupan kawasan Bromo yang diberlakukan secara pukul rata. Mereka mendesak TNBTS mengganti aturan tersebut dengan kebijakan berbasis klaster atau zona. Menurut warga, kebijakan semestinya disesuaikan dengan kondisi faktual serta tingkat risiko kebakaran di masing-masing titik.
Selain itu, massa menuntut asesmen segera terhadap jalur Tosari-Wonokitri-Penanjakan. Apabila hasil evaluasi menyatakan kondisi sudah aman, akses wisata di jalur tersebut harus dibuka kembali. Warga berharap lahir kebijakan yang objektif, adil, transparan, dan proporsional tanpa menyamaratakan seluruh wilayah sebagai kawasan terdampak.
Komunikasi Pengelola dan Warga Desa Penyangga
Buruknya jalinan komunikasi antara pengelola taman nasional dan warga lokal menjadi sorotan tajam dalam aksi ini. Massa mendesak Balai Besar TNBTS segera memperbaiki hubungan dan koordinasi dengan delapan desa penyangga di Kecamatan Tosari. Warga mengusulkan pembentukan forum komunikasi tetap agar dialog tidak hanya dilakukan secara pragmatis saat terjadi masalah atau ketika dukungan masyarakat sedang dibutuhkan.
Lebih jauh, Ribuan Warga 8 Desa Penyangga Bromo di Tosari Gelar Aksi Damai Tuntut TNBTS Kaji Ulang Penutupan dan Tata Kelola Wisata menuntut sistem tata kelola pariwisata Gunung Bromo terintegrasi penuh dengan wilayah penyangga. Masyarakat menilai pengelolaan Bromo tidak boleh hanya sebatas di dalam batas kawasan TNBTS semata. Pasalnya, desa-desa penyangga di Kecamatan Tosari-lah yang merasakan dampak langsung aktivitas pariwisata, mulai dari kemacetan arus wisatawan, persoalan sampah, lalu lintas jeep wisata, hingga dampak sosial dan ekonomi lainnya.
Desakan Evaluasi Kepemimpinan TNBTS
Pada puncak aksi, demonstran menyuarakan desakan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Direktur Jenderal terkait untuk segera mengevaluasi kepemimpinan Kepala Balai Besar TNBTS. Mereka bahkan meminta penggantian pucuk pimpinan jika evaluasi membuktikan bahwa pimpinan saat ini tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat desa penyangga.
Gejolak di akar rumput ini turut memantik respons dari kalangan legislatif daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan, Wardana, mengingatkan pihak pengelola taman nasional agar tidak menutup mata terhadap realitas sosial di sekitar kawasan wisata. Ia meminta setiap keputusan TNBTS harus melihat kondisi yang ada di masyarakat. Dukungan moral ini diberikan agar kebijakan pariwisata tetap berjalan selaras dengan kesejahteraan warga sekitar.
Rangkaian aksi Ribuan Warga 8 Desa Penyangga Bromo di Tosari Gelar Aksi Damai Tuntut TNBTS Kaji Ulang Penutupan dan Tata Kelola Wisata mencerminkan harapan besar masyarakat agar pengelolaan kawasan wisata nasional tidak mengabaikan kepentingan warga lokal. Warga berharap tuntutan mereka direspons dengan langkah nyata, bukan sekadar janji sesaat. Evaluasi kebijakan, perbaikan komunikasi, dan tata kelola terintegrasi menjadi kunci agar pariwisata Bromo tetap berkelanjutan bagi semua pihak.
