Pasuruan Terkini – Pemerintah Kabupaten Jember memproyeksikan APBD Jember 2027 Diproyeksi Rp5 5 Triliun Lima Arah Kebijakan Jadi Fokus Pemerintah dalam rapat paripurna DPRD, Senin (28/9/2026). Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027. Angka proyeksi itu menjadi dasar penyusunan arah pembangunan daerah tahun mendatang.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan Rp4,5 triliun. Komponennya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,294 triliun dan pendapatan transfer Rp3,226 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan Rp5,508 triliun.
Belanja itu terdiri atas belanja operasi Rp3,714 triliun, belanja modal Rp1,192 triliun, belanja tidak terduga Rp15 miliar, dan belanja transfer Rp586 miliar. Struktur ini menunjukkan kebutuhan belanja lebih besar dari proyeksi pendapatan.
Fawait mengatakan penyusunan APBD Jember 2027 Diproyeksi Rp5 5 Triliun Lima Arah Kebijakan Jadi Fokus Pemerintah mempertimbangkan ruang fiskal daerah di tengah penurunan transfer pusat. Menurut dia, kebijakan daerah tidak hanya bergantung pada belanja APBD. Program pemerintah pusat yang masuk ke Jember, terutama pertanian dan pendidikan, juga menjadi bagian aktivitas ekonomi daerah.
“Kalau ditotal efisiensi yang dilakukan melalui transfer pusat ke daerah dibanding dengan program pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah, ini nilainya jauh lebih besar,” ungkap Fawait dalam rapat paripurna.
Ia menyebut kombinasi belanja pemerintah daerah dan program pemerintah pusat menopang aktivitas ekonomi Jember. Karena itu, pertumbuhan ekonomi tetap menjadi salah satu arah kebijakan APBD 2027.
Pemerintah daerah juga memproyeksikan pendapatan transfer dapat meningkat pada perubahan APBD 2027. Fawait mendorong komunikasi eksekutif dan legislatif dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan tambahan alokasi bagi Jember.
Dari sisi PAD, Pemkab Jember menargetkan penerimaan Rp1,294 triliun pada 2027. Fawait mengatakan penetapan target PAD akan menggunakan dasar perhitungan lebih terukur. Ia menilai target PAD tidak semata-mata harus tinggi, tetapi perlu disusun berdasarkan rumusan yang memungkinkan direalisasikan.
“Target boleh mungkin tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, tapi akan tercapai,” tuturnya.
Fawait juga menyebut PAD Jember pada 2025 tumbuh 32,36 persen. Menurut dia, pertumbuhan itu dicapai tanpa menaikkan pajak daerah. Pemerintah daerah juga berencana memberikan insentif pajak pada 2027. Sejumlah jenis pajak berpotensi mendapatkan pembebasan sebagai bagian kebijakan daerah.
Untuk menutup kebutuhan pembiayaan, rancangan APBD 2027 mencatat penerimaan pembiayaan Rp987 miliar. Nilai itu terdiri dari perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp200 miliar dan penerimaan pembiayaan melalui pinjaman daerah Rp786 miliar.
Fawait menjelaskan pinjaman tersebut direncanakan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur. Ia menyebut skema itu sebagai pendanaan alternatif untuk mempercepat pembangunan, bukan indikasi kekurangan APBD.
“Ketika kita meminta dana talangan bukan berarti kita kekurangan APBD, tetapi untuk melakukan efektivitas dibanding dana transfer itu kita belanjakan tahun ke tahun, lebih baik kita lakukan dalam satu tahun,” tandasnya.
Dana pembiayaan tersebut, lanjut Fawait, antara lain diarahkan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan. Salah satu pertimbangannya adalah kebutuhan pengembangan fasilitas rumah sakit rujukan di Jember. Menurut dia, sejumlah rumah sakit saat ini menghadapi antrean pelayanan sehingga pengembangan infrastruktur kesehatan tidak bisa seluruhnya ditunda.
“Karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat, maka dana talangan salah satunya kita peruntukkan untuk mengoptimalkan pembangunan,” ujar Fawait.
Selain memaparkan sejumlah angka, Fawait menyebut terdapat lima arah kebijakan yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2027. Berikut rinciannya:
- Pengentasan kemiskinan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang religius, unggul dan berkarakter.
- Pembangunan birokrasi yang profesional, humanis dan melayani melalui penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Pembangunan infrastruktur berkualitas dan penataan kota berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus penguatan ketahanan pangan.
Dengan lima arah kebijakan itu, APBD Jember 2027 Diproyeksi Rp5 5 Triliun Lima Arah Kebijakan Jadi Fokus Pemerintah menempatkan pertumbuhan ekonomi, kualitas SDM, dan infrastruktur sebagai prioritas. Rancangan ini masih akan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan.
