Pasuruan Terkini – DPUPR Kabupaten Probolinggo Perkuat Penyelenggaraan Pengawasan Jasa Konstruksi melalui sosialisasi yang diikuti ratusan pemangku kepentingan. Upaya ini bertujuan meningkatakan kualitas tata kelola proyek infrastruktur di wilayah tersebut.
Kegiatan berlangsung di Dam Banyu Biru, Kantor DPUPR Kabupaten Probolinggo, Kamis (22/10/2026). Sebanyak 110 peserta dari penyedia jasa konstruksi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir mengikuti materi yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di tingkat daerah.
Sosialisasi dipandu langsung oleh Achmad Darmawijaya dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya. Para peserta berasal dari pelaku usaha konstruksi serta OPD yang menangani pekerjaan jasa konstruksi di Kabupaten Probolinggo.
Peningkatan Kompetensi Pengawasan
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda DPUPR Kabupaten Probolinggo, Cahyo Rachmad Dany, menyatakan bahwa DPUPR Kabupaten Probolinggo Perkuat Penyelenggaraan Pengawasan Jasa Konstruksi demi memberikan pemahaman menyeluruh mengenai ketentuan pengawasan kepada seluruh pemangku kepentingan.
Tiga Aspek Penting dalam Tata Kelola
Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan DPUPR Kabupaten Probolinggo, Ruli Nasrullah, menyampaikan bahwa kualitas pembangunan fisik dan infrastruktur daerah sangat ditentukan oleh profesionalisme, kepatuhan hukum, serta tata kelola yang baik dari seluruh pemangku kepentingan.
Ruli menyoroti tiga aspek penting dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Pertama, tertib usaha jasa konstruksi yang mencakup legalitas, pemenuhan perizinan, dan standar bagi pelaku usaha. Kedua, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi untuk memastikan manajemen proyek berjalan sesuai ketentuan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, mutu, serta waktu pelaksanaan. Ketiga, tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi agar hasil pembangunan sesuai peruntukan, berfungsi optimal, dan memiliki keberlanjutan.
DPUPR Kabupaten Probolinggo Perkuat Penyelenggaraan Pengawasan Jasa Konstruksi juga dengan menekankan bahwa pengawasan bukan semata-mata mencari kesalahan, melainkan bagian dari mekanisme manajemen untuk memastikan proses konstruksi berlangsung sehat, transparan, dan akuntabel.
SIPJAKI dan Sinergi Pemangku kepentingan
Ruli menjelaskan pentingnya peningkatan kapasitas penyedia jasa konstruksi lokal agar mampu bersaing secara sehat dan profesional. Pembinaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku usaha memiliki kemampuan memadai dalam memenuhi standar penyelenggaraan konstruksi.
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) turut menjadi perhatian untuk mendukung pemantauan dan pengelolaan data pembinaan. Koordinasi antara OPD teknis Pemkab Probolinggo, instansi vertikal, camat, dan pelaku usaha juga penting untuk memperkuat sinergi serta menghindari tumpang tindih tata kelola di lapangan.
Melalui acara ini, DPUPR Kabupaten Probolinggo Perkuat Penyelenggaraan Pengawasan Jasa Konstruksi mendorong kesamaan persepsi antara pemerintah sebagai pengguna jasa dan kontraktor maupun konsultan sebagai penyedia jasa. Forum tersebut juga menjadi ruang untuk mendalami mekanisme pengawasan, ketentuan sanksi, serta tata cara pelaporan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
