Pasuruan Terkini – Badan Siber Ansor Kraksaan kembali menggarisbawahi komitmen Badan Siber Ansor Ingatkan Pentingnya Etika ASN di Ruang Digital Dukung Langkah Tegas Bupati Probolinggo terhadap perilaku aparatur sipil negara di ranah online. Isu ini menguat setelah video dua petugas Satpol PP yang diduga mengeluh soal tugas pengamanan demonstrasi beredar luas di platform daring.
Kejadian viral tersebut menyoroti JA dan MU yang berstatus sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemkab Probolinggo. Keduanya merekam diri saat menangani pengamanan di depan gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu 21 Oktober 2026. Konten yang mereka unggah memicu wacana soal batasan etika bermedia sosial bagi aparatur pemerintah.
Sundari Adi Wardhana, Kepala Badan Siber Ansor Kraksaan, menegaskan bahwa perilaku ASN di dunia maya tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab pelayanan publik. Ia menekankan bahwa setiap aktivitas digital seorang pegawai negeri turut membentuk persepsi masyarakat terhadap instansi pemerintah yang diwakilinya. Karena itu, Badan Siber Ansor Ingatkan Pentingnya Etika ASN di Ruang Digital Dukung Langkah Tegas Bupati Probolinggo dalam menjaga kredibilitas birokrasi.
Dengan pesatnya penyebaran informasi melalui platform media sosial, satu pernyataan keliru dapat mencapai jutaan orang dalam hitungan menit. Sundari mengingatkan bahwa kemampuan teknis digital saja tidak cukup; aparatur juga memerlukan kematangan etis agar tidak terpancing emosi atau mengeluarkan komentar yang merugikan instansi.
Ia menambahkan bahwa pembinaan literasi digital harus bersifat berkelanjutan, bukan sekadar larangan. Aparatur perlu dibekali pemahaman soal hak warga negara menyampaikan pendapat, termasuk dalam aksi demonstrasi. Menjaga ketertiban sekaligus menghormati aspirasi publik merupakan wujud nyata pelayanan prima yang harus ditegakkan.
Ketegasan yang ditunjukkan Bupati Probolinggo Mohammad Haris mendapat respons positif dari Badan Siber Ansor. Langkahnya menyiapkan peringatan hingga sanksi bagi ASN yang lalai menjaga etika digital dinilai tepat sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas birokrasi. Bagi Sundari, Badan Siber Ansor Ingatkan Pentingnya Etika ASN di Ruang Digital Dukung Langkah Tegas Bupati Probolinggo karena kebijakan tersebut menyentuh inti kepercayaan publik.
Ia berharap insiden ini menjadi pengingat bersama bahwa ruang digital bukan wilayah bebas aturan. Setiap unggahan, Komentar, dan tindakan online aparatur tetap membawa nama instansi pemerintah. Mengedepankan sikap bijak, profesional, dan bertanggung jawab di era digital seharusnya menjadi standar baku yang terus digaungkan.
Kebijakan Bupati Probolinggo tersebut selaras dengan semangat Badan Siber Ansor Ingatkan Pentingnya Etika ASN di Ruang Digital Dukung Langkah Tegas Bupati Probolinggo. Melalui pendampingan edukasi dan pengawasan internal, harapan besar adalah terciptanya aparatur yang peka, santun, dan tidak mudah terprovokasi saat menghadapi situasi sensitif sekalipun.
