Pasuruan Terkini – Survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan mengungkap temuan mengkhawatirkan. Sebanyak 75 persen responden mengaku stres menghadapi kebijakan pemerintah, sedangkan 67 persen menyatakan kelelahan terhadap perilaku Presiden Prabowo. Kondisi ini membuktikan bahwa Ketika Kebijakan Menjadi Sumber Stres, kesalahan fundamental terletak pada cara pemerintah membaca persoalan publik. Angka tersebut bukan diagnosis psikologis, namun sinyal penting tentang jarak antara keputusan negara dan beban warga.
Persoalan ini melampaui penurunan angka popularitas. Dalam teori analisis kebijakan publik, kualitas pemerintahan diukur dari empat hal: ketepatan mengenali masalah, keadilan memilih instrumen, kemampuan melaksanakan keputusan, serta kesediaan memperbaiki hasil. Di keempat titik itulah sejumlah kekeliruan pemerintahan dapat diidentifikasi secara sistematis.
Kekeliruan pertama adalah kecenderungan mendahulukan program besar sebelum membuktikan bahwa program tersebut menjawab kebutuhan paling mendesak. William N. Dunn menempatkan perumusan masalah sebagai fondasi analisis kebijakan. Ketika harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, dan kepastian hukum menjadi keluhan utama, pertanyaan pentingnya bukan seberapa megah program pemerintah, melainkan apakah program itu benar-benar menurunkan beban hidup masyarakat.
Anggaran besar bukanlah ukuran keberhasilan. Setiap pilihan belanja memiliki biaya kesempatan: dana yang dialokasikan untuk satu program berarti mengurangi ruang bagi pilihan lain. Pemerintah seharusnya memperlihatkan pembandingan alternatif, kelompok penerima manfaat, risiko pelaksanaan, serta dampak yang dapat diuji secara empiris. Tanpa langkah-langkah tersebut, kebijakan mudah berubah menjadi proyek politik yang hanya mencari pembenaran teknokratis setelah keputusan dibuat. Ini adalah bentuk nyata Ketika Kebijakan Menjadi Sumber Stres karena prioritas pemerintah sering kali molor dari realitas warga.
Kekeliruan kedua muncul ketika kebutuhan penerimaan negara tampak lebih menonjol daripada analisis kemampuan masyarakat menanggung beban. Dalam paparan survei, 82 persen responden menilai pajak dan pungutan terlalu memberatkan. Temuan ini belum tentu membuktikan seluruh kebijakan fiskal keliru. Namun, pemerintah wajib menguji dampak gabungan pungutan, harga, dan biaya layanan terhadap rumah tangga berpendapatan rendah maupun kelas menengah rentan. Ukuran keberhasilan fiskal yang lebih adil ialah melihat siapa membayar, siapa memperoleh manfaat, dan apakah kesejahteraan bersih masyarakat meningkat.
Kekeliruan ketiga adalah perlakuan seragam terhadap persoalan daerah. Sekitar 60 persen responden menilai sentralisasi kebijakan merugikan perekonomian daerah. Penilaian ini selaras dengan kritik lama administrasi publik bahwa keputusan terlalu terpusat sering mengabaikan perbedaan kapasitas fiskal, pasar kerja, geografis, dan kebutuhan warga. Pusat memang perlu menetapkan standar nasional, namun daerah harus diberi ruang menyesuaikan instrumen dengan kondisi setempat.
Kekeliruan keempat terletak pada kebiasaan menyamakan kegiatan dengan keberhasilan. Program diluncurkan, bantuan disalurkan, dan anggaran terserap—semua dilaporkan sebagai prestasi. Padahal, menurut gagasan public value Mark Moore, nilai pemerintahan harus terlihat pada manfaat nyata. Yang perlu diumumkan bukan hanya jumlah penerima, tetapi perubahan daya beli, kualitas pekerjaan, biaya pelayanan, dan kesenjangan antardaerah. Ini merupakan Ketika Kebijakan Menjadi Sumber Stres ketika masyarakat merasa tidak didengar karena pemerintah hanya menghitung output administratif, bukan outcome sosial.
Pemerintah perlu membuka evaluasi independen atas program prioritas, termasuk biaya per manfaat, kelompok yang tertinggal, dan konsekuensi terhadap pelayanan dasar. Kebijakan yang gagal mencapai sasaran harus diperbaiki atau dihentikan. Ketegasan menghentikan program tidak efektif justru lebih bertanggung jawab daripada mempertahankannya demi citra semata.
Kekeliruan kelima berkaitan dengan sikap terhadap kritik. Angka 67 persen mengenai perilaku presiden tidak menjelaskan secara pasti penyebab stres responden. Karena itu, pemerintah semestinya mendalami aspek komunikasi, konsistensi keputusan, dan ruang partisipasi yang dianggap bermasalah, bukan sekadar memperdebatkan kredibilitas survei. Kritik metodologi memang sah, tetapi tidak dapat menggantikan jawaban substantif atas keluhan warga. Dalam demokrasi, legitimasi elektoral bukan cek kosong bagi setiap kebijakan.
Pemerintah memerlukan mekanisme umpan balik yang dapat dilacak: keluhan dicatat, penanggung jawab ditentukan, keputusan diperbaiki, dan hasilnya diumumkan. DPR, pemerintah daerah, kampus, dan masyarakat sipil perlu memiliki ruang menguji kebijakan sebelum kerugiannya meluas. Survei CELIOS sebaiknya menjadi pemicu audit kebijakan, bukan bahan pertengkaran politik.
Rakyat tidak membutuhkan negara yang terus meminta pengertian. Rakyat membutuhkan pemerintah yang lebih dahulu memahami persoalan hidup mereka. Negara yang efektif bukan hanya mampu memerintah, melainkan mampu mengurangi kecemasan melalui keputusan yang masuk akal, adil, dan terbukti bekerja.
