Pasuruan Terkini – Peringatan Di Balik Hari Jadi Provinsi Jatim ke-81 PKB Soroti Gini Ratio Naik dan Ekspor Anjlok 5 33 menjadi sorotan hangat dari Fraksi PKB DPRD Jawa Timur. Dalam Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jatim, Senin (12/10/2026), Bendahara Fraksi PKB Salim Azhar menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang unggul di atas rata-rata nasional tak serta merta menjamin kesejahteraan merata bagi seluruh masyarakat.
Ekonomi Jatim pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,72 persen secara tahunan, mengungguli pertumbuhan nasional yang sebesar 5,29 persen. Capaian ini tentu patut diapresiasi. Namun, Fraksi PKB mengingatkan agar angka pertumbuhan tidak dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.
Jawa Timur tetap memegang peranan vital sebagai lumbung pangan nasional. Produksi padi tahun 2025 mencapai 10,44 juta ton Gabah Kering Giling, meningkat 12,60 persen. Populasi sapi potong tercatat sebanyak 3,67 juta ekor, produksi susu 475,39 ribu ton, dan telur ayam ras mencapai 2,02 juta ton. Capaian ini membuktikan ketangguhan sektor pertanian Jatim.
Dari sisi kualitas manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim naik dari 73,04 pada 2020 menjadi 76,13 pada 2025. Angka stunting juga turun dari 17,7 persen pada 2023 menjadi 14,7 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia 2024. Kemiskinan per Maret 2026 tercatat di angka 9,06 persen dengan kemiskinan ekstrem hanya 0,29 persen. Tingkat pengangguran terbuka Mei 2026 berada di kisaran 3,42 persen.
Meski angka-angka tersebut menunjukkan tren positif, PKB menyoroti ketimpangan yang masih menganga. Gini Ratio naik dari 0,359 pada September 2025 menjadi 0,365 pada Maret 2026. Porsi pengeluaran 40 persen penduduk terbawah justru turun dari 19,60 persen menjadi 19,36 persen. Data ini menjadi bukti empiris bahwa jurang kesenjangan makin melebar di tengah perayaan HUT ke-81 Provinsi Jawa Timur.
Kemiskinanperdesaan masih menempati angka 12,38 persen, hampir dua kali lipat dari perkotaan yang hanya 6,66 persen. Ketimpangan antardaerah juga sangat mencolok. IPM Kota Surabaya menembus 85,65, sementara Kabupaten Sampang hanya 67,23. Rata-rata lama sekolah di Sampang tercatat 5,19 tahun, berbanding terbalik dengan Kota Madiun yang mencapai 12,12 tahun. Ketimpangan upah juga nyata: UMK Surabaya 2026 mencapai Rp5,28 juta, sedangkan Situbondo hanya Rp2,48 juta.
Dari sisi perdagangan luar negeri, Jatim menghadapi tekanan serius. Data Januari hingga Juli 2026 mencatat ekspor turun 5,33 persen menjadi 16,08 miliar dolar AS. Di saat yang sama, impor melonjak 16,56 persen menjadi 19,52 miliar dolar AS, menghasilkan neraca perdagangan defisit sebesar 3,44 miliar dolar AS. Penurunan ekspor perhiasan dan permata hingga 54,17 persen menjadi alarm keras yang menuntut percepatan diversifikasi komoditas.
Di sektor ketenagakerjaan, dominasi pekerja informal masih mendominasi sebesar 63,82 persen. Pengangguran terbuka khususnya lulusan SMK tercatat 5,79 persen. PKB menilai keterkaitan vokasi dengan kebutuhan industri belum optimal dan masih banyak lulusan SMK yang sulit terserap pasar kerja.
Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, Fraksi PKB mendorong empat agenda prioritas. Pertama, intervensi afirmatif bagi daerah tertinggal dengan target tahunan terukur untuk IPM, rata-rata lama sekolah, dan penanggulangan kemiskinan di kabupaten-kabupaten bermasalah. Madura dan Jalur Lintas Selatan perlu mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai kebutuhan.
Kedua, penyusunan peta jalan diversifikasi ekspor nonmigas agar produk Jatim memiliki pasar yang lebih beragam dan tidak rentan guncangan global. Ketiga, penguatan kualitas tenaga kerja melalui kemitraan SMK-industri yang lebih erat serta fasilitasi UMKM naik kelas dari informal ke formal. Keempat, evaluasi pembangunan berbasis data terintegrasi dalam sistem Satu Data Jatim yang bisa diakses publik hingga tingkat kabupaten dan kota.
Di samping isu ekonomi, PKB juga menyentil tata kelola pemerintahan. Kasus hukum pengelolaan dana hibah APBD Jatim dinilai memerlukan evaluasi mendalam guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas antara eksekutif dan legislatif. Isu pengawasan risiko publik juga tak terlupakan, mengingat peristiwa lumpur Sidoarjo dan Tragedi Kanjuruhan tetap menjadi pengingat penting.
Salim Azhar menegaskan bahwa kritik berbasis data dan disertai solusi adalah bentuk kecintaan paling nyata terhadap Jawa Timur. Di usia ke-81 tahun ini, kesuksesan Jatim seharusnya tidak hanya diukur dari laju pertumbuhan ekonomi, tetapi dari seberapa adil dan merata kemakmuran tersebut dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
