Pasuruan Terkini – Pemkot Pasuruan Perkuat Monitoring dan Pelaporan MCSP-RBS Tahun 2026 sebagai komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berbasis pengendalian risiko. Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pelaporan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention – Risk Based Surveillance System (MCSP-RBS) yang digelar Selasa (22/09). Kegiatan berlangsung di Gedung Untung Surapati, Kota Pasuruan.
Rapat dipimpin Wali Kota Pasuruan Dr. Adi Wibowo, S.TP., M.Si., bersama Wakil Wali Kota Pasuruan M. Nawawi, S.Kom., M.M., serta Pj. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan. Forum ini sekaligus menjadi ajang monitoring pelaksanaan tindak lanjut rencana aksi hasil rapat koordinasi KPK dengan Pemerintah Kota Pasuruan.
Melalui Pemkot Pasuruan Perkuat Monitoring dan Pelaporan MCSP-RBS Tahun 2026, jajaran pemerintah daerah menegaskan bahwa penguatan pengendalian risiko bukan sekadar formalitas. Setiap rencana aksi diarahkan agar dapat ditindaklanjuti secara tepat dan terukur. Dengan begitu, upaya pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Pasuruan berjalan lebih efektif.
Area Prioritas dalam Pengendalian Risiko
Dalam pembahasan MCSP-RBS, perhatian tidak hanya tertuju pada pelaporan. Peningkatan kualitas data menjadi salah satu sorotan utama. Selain itu, pemantauan difokuskan pada sejumlah area prioritas yang dinilai memiliki risiko tinggi. Area-area tersebut meliputi:
- Pengadaan barang dan jasa.
- Perencanaan dan penganggaran APBD.
- Manajemen ASN.
Ketiga area itu menjadi fokus karena berkaitan langsung dengan tata kelola keuangan dan sumber daya aparatur. Pengawasan pada titik-titik tersebut diyakini mampu menekan celah penyimpangan. Pemantauan juga bertujuan memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.
Monitoring Berkelanjutan dan Tindak Lanjut Rencana Aksi
Pemkot Pasuruan Perkuat Monitoring dan Pelaporan MCSP-RBS Tahun 2026 menempatkan koordinasi berkelanjutan sebagai kunci. Monitoring tidak berhenti pada satu pertemuan, tetapi menjadi siklus yang berjalan terus-menerus. Dari hasil pemantauan itu, setiap rencana aksi dapat dievaluasi dan diperbaiki bila diperlukan.
Rapat koordinasi ini juga memastikan tindak lanjut rencana aksi hasil pertemuan dengan KPK berjalan sesuai jalur. Pemerintah daerah berupaya menjaga kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dengan demikian, pengendalian risiko tidak berhenti di atas kertas, melainkan tercermin dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
Menuju Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan
Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berbasis pengendalian risiko menjadi arah besar dari langkah ini. Melalui Pemkot Pasuruan Perkuat Monitoring dan Pelaporan MCSP-RBS Tahun 2026, kualitas data dan ketepatan pelaporan menjadi indikator penting. Data yang baik memungkinkan pengambilan keputusan lebih tepat, sementara pelaporan yang rapi memudahkan pengawasan.
Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah diperlukan agar setiap temuan dapat ditangani cepat. Pemerintah Kota Pasuruan berupaya memastikan tidak ada rencana aksi yang terabaikan. Setiap area prioritas dipantau secara berkala, termasuk pengadaan barang/jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, serta manajemen ASN.
Pada akhirnya, upaya ini bermuara pada pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Warga Kota Pasuruan diharapkan merasakan dampak positif dari pemerintahan yang lebih bersih dan responsif. Dengan monitoring serta pelaporan yang kuat, komitmen tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Rapat koordinasi di Gedung Untung Surapati menjadi penanda bahwa penguatan sistem terus dijaga. Pemkot Pasuruan Perkuat Monitoring dan Pelaporan MCSP-RBS Tahun 2026 menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal rencana aksi. Ke depan, evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan agar tata kelola pemerintahan semakin sehat dan terpercaya.
