Pasuruan Terkini – DESIL BANSOS KOTA PASURUAN DISOROT WARGA MISKIN TAK DAPAT BANTUAN YANG MAMPU MALAH MASUK DATA menjadi sorotan publik setelah Aliansi Poros Tengah menggelar unjuk rasa di Kantor Dinas Sosial dan DPRD Kota Pasuruan pada 14 September 2026.
Aksi tersebut menyuarakan keresahan warga terkait dugaan amburadulnya pendataan desil kesejahteraan yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial.
Koordinator aksi, Saiful M. Bara, mempertanyakan mengapa warga miskin justru tidak menerima bansos, sementara warga yang dinilai lebih mampu malah tercatat sebagai penerima.
Pertanyaan Kritis untuk Dinas Sosial
Saiful menuntut penjelasan terbuka dari Dinas Sosial Kota Pasuruan mengenai proses penentuan desil.
Ia mempertanyakan apakah verifikasi dilakukan secara langsung ke lapangan atau hanya berdasarkan data administratif.
“Bagaimana Dinas Sosial menentukan desil? Apakah benar dilakukan verifikasi dan turun langsung ke lapangan? Karena masyarakat melihat ada warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan, sementara yang ekonominya lebih mampu justru mendapat,” tegas Saiful.
Dinas Sosial pun diminta menjelaskan siapa yang melakukan pendataan, bagaimana proses verifikasinya, kapan data diperbarui, dan bagaimana masyarakat dapat mengajukan koreksi.
Desil Bansos Kota Pasuruan Disorot Warga Miskin Tak Dapat Bantuan yang Mampu Malah Masuk Data: Potensi Konflik Kepentingan
Poros Tengah juga menyoroti potensi kepentingan politik dan hubungan kedekatan dalam penentuan desil.
“Jangan sampai dalam penentuan desil ada hubungan politik atau kekeluargaan. Kalau memang tidak ada, buktikan dengan transparansi data dan mekanisme verifikasi yang jelas,” ujar Saiful.
Pernyataan itu menjadi alarm bagi Pemkot Pasuruan karena data kemiskinan menyangkut kehidupan warga yang membutuhkan perlindungan negara.
Warga miskin seharusnya tidak dipersulit mengurus bantuan, sementara mereka yang sudah mampu tetap menikmati program untuk masyarakat rentan.
DPRD Diminta Lakukan Pengawasan Konkret
Aksi berlanjut ke Kantor DPRD Kota Pasuruan.
Poros Tengah meminta legislatif tidak sekadar menerima aspirasi, tetapi menjalankan fungsi pengawasan secara nyata.
DPRD harus berani memanggil Dinas Sosial untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme penentuan desil dan akurasi data penerima bansos.
Jika ditemukan kesalahan data, pemerintah harus melakukan perbaikan.
Jika ada warga miskin yang tercecer dari pendataan, harus segera diverifikasi.
Jika ada indikasi data dipengaruhi kepentingan tertentu, persoalan itu harus ditelusuri melalui mekanisme yang berlaku.
Kritik sebagai Momentum Pembenahan
Pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik.
Kritik masyarakat justru harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pendataan bansos.
Yang dipertaruhkan bukan sekadar nama dalam database, melainkan hak masyarakat miskin untuk mendapatkan perlindungan sosial secara adil dan tepat sasaran.
Kini bola berada di tangan Dinas Sosial dan DPRD Kota Pasuruan.
Mampukah mereka membuktikan bahwa desil benar-benar ditentukan berdasarkan kondisi riil masyarakat, bukan karena kedekatan, kepentingan, atau sekadar data administratif?
Isu DESIL BANSOS KOTA PASURUAN DISOROT WARGA MISKIN TAK DAPAT BANTUAN YANG MAMPU MALAH MASUK DATA akan terus menjadi perhatian publik hingga ada perbaikan nyata.
