Pasuruan Terkini – Kemensos Ajak Masyarakat jadi Agen Perlinsos Demi Akurasi Data Bansos. Langkah strategis itu diluncurkan dalam rangka memerangi kesalahan sasaran penyaluran bantuan sosial di seluruh Indonesia. Program ini membuka partisipasi luas masyarakat sebagai validator data penerima manfaat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa gerakan digital Peduli Tetangga ini menjadi tindak lanjut dari Inpres Nomor 4 tahun 2025 terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Tujuannya jelas, yakni menghapus potensi error input data yang selama ini mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran.
Masyarakat kini memiliki kesempatan nyata untuk ikut memperbaiki data. Pendaftaran relawan Agen Perlindungan Sosial atau Perlinsos dapat diakses melalui situs resmi perlinsos.kemensos.go.id. Hingga saat ini, Kemensos belum menetapkan batasan kuota bagi calon agen.
Dari sisi teknis, sistem pemutakhiran data bekerja dengan siklus berkala. Untuk program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT dan Program Keluarga Harapan atau PKH, revisi data ditetapkan tiga bulan sekali. Sementara itu, kepesertaan Bantuan Langsung Tunai Jaminan Kesehatan atau PBI-JK dilakukan setiap bulan.
Warga dapat mengajukan usulan pendaftaran diri sendiri atau menyampaikan sanggahan terhadap warga lain yang dinilai tidak layak menerima bantuan. Semua proses dilakukan melalui sistem terpadu yang mengintegrasikan data kependudukan atau IKD serta verifikasi biometrik wajah.
Hasilnya cukup menggembirakan. Selama dua tahun terakhir, lebih dari 4 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM baru yang sebelumnya tak tersentuh kini telah mendapatkan hak perlindungan sosial. Validasi kelayakan penerima tidak lagi bergantung pada pemeriksaan manual oleh petugas lapangan.
Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa sistem kecerdasan mesin kini menangani proses validasi secara otomatis dan terintegrasi dengan basis data pemerintah. Pendekatan ini mempercepat proses verifikasi sekaligus mengurangi intervensi subjektif.
| Program | Siklus Pemutakhiran |
|---|---|
| BPNT & PKH | Tiga bulan sekali |
| PBI-JK | Setiap bulan |
Uji coba sistem digital pertama kali sukses dilakukan di Banyuwangi. Keberhasilan tersebut kemudian diperluas ke 42 kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan perluasan uji coba mencakup lebih dari 250 kabupaten atau kota pada bulan depan, sebelum diterapkan secara penuh di seluruh Indonesia pada tahun 2027.
Kemensos berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik atau BPS serta pemerintah daerah mengerahkan pendamping sosial ke lapangan. Fokus utama mereka adalah memverifikasi langsung dan mencoret warga berpenghasilan menengah ke atas dari daftar penerima bansos.
Data menunjukkan capaian kolaboratif yang signifikan. Sejak Triwulan II 2025 hingga September 2026, sebanyak 14.141.195 KPM di seluruh Indonesia berhasil diperbarui melalui gerakan ini.
