Pasuruan Terkini – Melalui SLRT Pemkot Mojokerto Buka Layanan Validasi Data bagi Warga Terdampak Perubahan Desil. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Mojokerto mengungkap tingginya antusiasme warga yang datang ke layanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Mal Pelayanan Publik (MPP). Setiap harinya, rata-rata 45 hingga 90 warga bertandang untuk berkonsultasi mengenai status desil ekonomi mereka.
Kepala Dinsos P3A Kota Mojokerto Farida Mariana menjelaskan bahwa sebagian besar keluhan berasal dari warga yang merasa desilnya dinilai terlalu tinggi. Mereka berharap peringkat tersebut dapat diturunkan agar tetap berhak mengakses program bantuan sosial yang tersedia.
Farida menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan maupun mengubah peringkat desil masyarakat. Peran Pemkot Mojokerto hanyalah memfasilitasi proses validasi dan pemutakhiran data, yang kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat untuk tahapan pemeringkatan lebih lanjut.
Penetapan desil sendiri merupakan wewenang pemerintah pusat yang didasarkan pada pengolahan data kolaboratif melibatkan 18 kementerian dan lembaga. Karena itu, perubahan desil tidak bisa serta-merta dikoreksi oleh pemerintah daerah, meski warga tetap memiliki ruang untuk mengajukan pembaruan data apabila merasa kondisi sosial ekonominya tidak sesuai dengan catatan.
Dalam menyampaikan informasi ini, Melalui SLRT Pemkot Mojokerto Buka Layanan Validasi Data bagi Warga Terdampak Perubahan Desil menjadi salah satu upaya strategis untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Farida menguraikan terdapat tiga kanal yang dapat dimanfaatkan warga untuk proses validasi data.
Terdapat tiga kanal yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pertama, melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh secara gratis di Play Store. Setelah masyarakat mengisi atau mengajukan pembaruan data secara mandiri, proses selanjutnya dilakukan melalui verifikasi lapangan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Kedua, masyarakat dapat datang langsung ke layanan SLRT Dinsos P3A yang berlokasi di MPP Kota Mojokerto. Petugas di sana akan membantu melakukan pelayanan dan validasi data secara tatap muka.
Sedangkan kanal ketiga disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang juga dapat dipakai masyarakat untuk pengecekan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Farida mengimbau seluruh masyarakat untuk mengisikan data dengan sebenar-benarnya sesuai kondisi terkini. Hal ini penting agar catatan sosial ekonomi keluarga memang mencerminkan realita yang terjadi saat ini.
Di sisi lain, Dinsos P3A Kota Mojokerto tetap mengelola berbagai program bantuan sosial sesuai dengan kewenangan daerah. Mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) anggaran APBD, bantuan untuk lanjut usia, anak yatim, penyandang disabilitas, hingga intervensi sosial bagi kelompok masyarakat lainnya.
Pemerintah Kota Mojokerto pun menegaskan komitmen untuk tetap melakukan intervensi perlindungan dan bantuan sosial berdasarkan hasil validasi kondisi riil masyarakat di lapangan.
