Pasuruan Terkini – Jember Integrasikan 279 Layanan Publik MenPAN-RB Sebut Sesuai Strategi Mal Pelayanan Publik. Pemerintah Kabupaten Jember berhasil meluncurkan terobosan besar dalam pelayanan publik dengan menggabungkan 279 layanan administrasi ke dalam satu gedung terpadu. Langkah inovatif ini mendapat penghargaan langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jember, Senin, 26 Oktober 2026.
Rini menilai bahwa penggabungan ratusan layanan ke dalam satu lokasi merupakan terobosan strategis. Menurutnya, integrasi ini menjadi cara efektif untuk memangkas birokrasi berbelit dan membuat masyarakat lebih mudah mengakses berbagai keperluan administrasi tanpa harus berpindah-pindah kantor.
Dalam kunjungan tersebut, Rini didampingi langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait serta anggota DPR RI Komisi II Gus Khozin. Mereka menelusuri proses pelayanan secara langsung dan menyaksikan berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat.
“Saya mendengar dari Pak Bupati bahwa terdapat 279 layanan yang kini terintegrasi dalam satu kantor. Ini membuktikan bahwa konsep Mal Pelayanan Publik yang digagas pemerintah tengah berjalan sesuai rencana,” ujar Menteri Rini.
Rini menambahkan bahwa penyatuan layanan publik ini sejalan dengan misi pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Ia juga sempat berdialog dengan sejumlah masyarakat yang sedang mengurus berbagai dokumen di lokasi tersebut.
Selain itu, MenPAN-RB memberikan perhatian khusus terhadap penerapan pakta integritas. Semua pegawai dan warga yang datang wajib menandatangani dokumen tersebut sebelum mengakses layanan, sebagai bentuk komitmen bersama menjaga kejujuran dan profesionalisme dalam proses pelayanan.
Peningkatan indeks pelayanan publik Kabupaten Jember juga disoroti. Data yang disampaikan Rini menunjukkan capaian membaik dari skor 4,62 pada 2024 menjadi 4,68 pada 2025. Angka ini diakui sebagai hasil kerja keras seluruh aparatur dan dukungan aktif masyarakat.
Namun, Rini mengingatkan bahwa pembenahan tidak cukup hanya dilakukan di kantor pelayanan. Pemerintah harus memperluas akses melalui pendekatan omnichannel yang mencakup layanan tatap muka, jemput bola, anjungan mandiri, hingga platform digital.
Ia juga menekankan agar digitalisasi tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Layanan langsung dan program jemput bola tetap diperlukan demi menjangkau seluruh lapisan warga, termasuk kelompok rentan.
Bupati Jember Muhammad Fawait menjelaskan bahwa pembenahan pelayanan publik menjadi prioritas utamanya. Dulu, warga harus mengantre panjang di Jalan Jawa hanya untuk mengurus administrasi kependudukan. Namun kini antrean tersebut sudah tidak lagi ditemukan berkat sinergi seluruh ASN di Jember.
Persoalan ketersediaan blangko KTP bagi 62.000 warga juga telah dituntaskan. Distribusi blangko kini merata dan proses pencetakan dokumen kependudukan telah diperluas ke sejumlah kantor kecamatan di wilayah luar kota.
Pemkab Jember juga terus mengembangkan jangkauan Mal Pelayanan Publik ke kawasan barat, utara, selatan, dan timur kabupaten. Tujuannya jelas, yakni memastikan seluruh masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan akses mudah terhadap layanan pemerintahan.
