Pasuruan Terkini – Kemendagri Buka Kanal Reboan untuk Kepala Daerah Permudah Koordinasi hingga Tingkat Pusat menjadi terobosan baru dalam tata kelola pemerintahan. Kanal komunikasi rutin ini disediakan bagi para kepala daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan pemerintahan secara langsung. Program tersebut digelar setiap hari Rabu melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri.
Langkah Kemendagri Buka Kanal Reboan untuk Kepala Daerah Permudah Koordinasi hingga Tingkat Pusat bertujuan mengatasi kendala jarak, waktu, dan biaya yang selama ini menjadi penghambat koordinasi. Bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota dapat memanfaatkan ruang ini untuk menyampaikan kebutuhan daerahnya tanpa harus selalu datang ke Jakarta.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah menjelaskan bahwa kanal ini menjadi wadah bagi kepala daerah untuk menyampaikan apa pun kepada Kementerian Dalam Negeri. Penjelasan itu disampaikannya seusai Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah bertema Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Strategis Nasional di Pendopo Wahyawibawagraha, Jember, Kamis (15/10/2026).
Ia menambahkan bahwa banyak kepala daerah mengalami hambatan biaya dan waktu untuk berkonsultasi langsung ke Jakarta. Dengan adanya kanal ini, mereka bisa menyampaikan persoalan setiap hari Rabu di Ditjen Otda.
Ditjen Otda tidak hanya menampung aspirasi tersebut. Pihaknya juga memfasilitasi tindak lanjut dengan berkoordinasi bersama instansi yang berwenang. Contohnya, jika kepala daerah menyampaikan kendala administrasi kependudukan, Ditjen Otda akan menindaklanjutinya bersama pihak terkait.
Hal serupa berlaku untuk persoalan di luar kewenangan Kemendagri. Apabila menyangkut infrastruktur jalan, Ditjen Otda dapat menghubungkan pemerintah daerah dengan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum.
Cheka menegaskan bahwa pihaknya hanya mengkanalisasi, tidak menyelesaikan semuanya. Namun, setidaknya ketika kepala daerah datang ke Jakarta, waktu mereka bisa lebih efisien untuk langsung menyelesaikan permasalahan daerahnya.
Tindak lanjut atas persoalan yang disampaikan diupayakan sudah dilakukan sebelum pelaksanaan Reboan berikutnya. Dengan begitu, kepala daerah dapat memperoleh perkembangan penyelesaian atau arahan mengenai langkah selanjutnya. Melalui mekanisme tersebut, Ditjen Otda berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga yang berwenang.
Selain memfasilitasi persoalan administratif, Cheka menekankan pentingnya sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah. Hal ini untuk memastikan program strategis nasional berjalan sesuai sasaran. Keberhasilan kebijakan nasional tidak cukup hanya ditentukan oleh perencanaan pemerintah pusat. Pelaksanaannya juga bergantung pada pembagian tugas dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota.
Cheka mencontohkan upaya mewujudkan ketahanan pangan yang membutuhkan dukungan infrastruktur irigasi secara berjenjang. Pemerintah pusat bertugas membangun bendungan. Selanjutnya, pemerintah provinsi berperan menyediakan jaringan irigasi sesuai kewenangannya, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota mendukung melalui jaringan irigasi lebih kecil maupun pipanisasi.
Jika salah satu bagian tidak terjalin, air tidak akan sampai ke sawah. Akibatnya, target atau tujuan kebijakan tersebut bisa tidak tercapai. Contoh itu menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program bergantung pada kesinambungan pelaksanaan tugas di setiap tingkat pemerintahan. Infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat tidak akan memberikan hasil optimal apabila jaringan pendukung yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tidak tersedia atau tidak terhubung.
Karena itu, Kemendagri mendorong sinkronisasi program agar kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif di daerah. Melalui koordinasi rutin dengan kepala daerah dan penguatan sinkronisasi lintas pemerintahan, Kemendagri berharap berbagai persoalan yang berpotensi menghambat program strategis nasional dapat diidentifikasi lebih awal dan ditindaklanjuti.
