Pasuruan Terkini – Pemkab Jember Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat Fokus pada Layanan Dasar dan Kesehatan menjadi langkah strategis yang ditegaskan dalam forum koordinasi di Pendopo Wahyawibawagraha, Kamis (15/10/2026). Langkah ini menegaskan komitmen daerah menyelaraskan kebijakan dengan agenda nasional. Sinergi tersebut dinilai krusial agar program pembangunan menyentuh kebutuhan warga secara langsung.
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah bertema “Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Strategis Nasional” digelar Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Forum ini dihadiri Bupati Jember Muhammad Fawait, anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, Dirjen Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Muhammad Noval, serta sejumlah kepala daerah kawasan Tapal Kuda.
Fawait menegaskan bahwa program pemerintah pusat telah menjadi acuan utama penyusunan kebijakan pembangunan di Jember sejak awal pemerintahannya. Menurutnya, mayoritas janji politik yang tertuang dalam Perda RPJMD merupakan program pemerintah pusat. Keselarasan ini diperlukan agar kebijakan daerah mendukung target pembangunan nasional sekaligus menjawab persoalan lokal.
Salah satu bentuk konkret sinergi adalah perbaikan pelayanan administrasi kependudukan. Fawait menyebut Jember memiliki jumlah penduduk miskin absolut terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Malang. Kondisi itu membuat pelayanan dasar menjadi prioritas agar warga tidak kehilangan akses bantuan hanya karena persoalan administrasi. Warga tanpa dokumen kependudukan berpotensi sulit mengakses bantuan sosial.
Pemkab Jember berupaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan hingga tingkat kecamatan. Masyarakat kini dapat mengurus KTP elektronik di kecamatan dengan ketersediaan blangko yang lebih terjamin. Pemkab juga berencana meningkatkan kualitas ruang pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan agar lebih mudah dan nyaman. Bagi Fawait, pelayanan kependudukan adalah pintu masuk akses berbagai program pemerintah pusat maupun daerah.
Selain administrasi kependudukan, sektor kesehatan menjadi perhatian dalam forum tersebut. Pemkab Jember melakukan efisiensi anggaran pada awal pemerintahan untuk mendukung pembiayaan program prioritas. Salah satu hasilnya adalah pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Melalui program itu, warga yang memenuhi ketentuan kepesertaan dapat mengakses layanan kesehatan dengan jaminan pembiayaan sesuai aturan berlaku.
Pemkab Jember juga mengembangkan layanan home care untuk menjangkau warga yang sulit mendatangi fasilitas kesehatan, khususnya masyarakat kurang mampu, lansia, penyandang disabilitas, dan warga dengan keterbatasan mobilitas. Fawait menyebut sekitar 50 kendaraan yang sebelumnya digunakan organisasi perangkat daerah dialihkan untuk mendukung pelayanan tersebut melalui skema penyewaan kendaraan. “Kalau warga mampu punya dokter pribadi, hari ini Jember sedang berikhtiar bagaimana warga yang tidak mampu juga bisa mendapatkan dokter keluarga,” ujarnya.
Selain home care, Pemkab Jember meluncurkan program Mobil Cinta. Layanan ini ditujukan mengantar pasien kurang mampu yang selesai menjalani perawatan di rumah sakit agar kembali ke rumah tanpa terbebani biaya transportasi. Fawait juga mengungkapkan rencana menghadirkan Hotel Cinta pada 2027. Fasilitas itu disiapkan membantu ibu hamil dengan risiko tinggi yang membutuhkan akses lebih dekat ke rumah sakit sebelum menjalani persalinan atau tindakan medis. Rangkaian program tersebut merupakan upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi kelompok paling membutuhkan.
Sinergi pusat dan daerah, lanjut Fawait, tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program nasional. Pemerintah daerah juga perlu memastikan kebijakan yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Pemkab Jember menjalankan program Bunga Desaku, yakni kegiatan bupati berkantor di desa dan kelurahan. Kegiatan itu menghimpun pengurus RT dan RW, kader posyandu, guru ngaji, pelaku UMKM, pedagang kaki lima, hingga tokoh masyarakat. Fawait menyebut kegiatan itu sebagai ruang sosialisasi program sekaligus penyerapan aspirasi warga yang mungkin sulit bertemu langsung dengan pemerintah kabupaten.
Aspirasi yang terkumpul akan menjadi bahan perencanaan pembangunan daerah. Fawait menyebut pendekatan tersebut sebagai “Musrenbang Plus” karena berupaya memperluas keterlibatan masyarakat. Menurutnya, masukan warga diperlukan agar kebijakan daerah tidak hanya selaras dengan agenda pemerintah pusat, tetapi juga menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Sementara itu, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri Muhammad Noval menekankan pentingnya kapasitas dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program strategis nasional. Keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan kebijakan pusat, tetapi juga kemampuan daerah menerjemahkannya menjadi program yang bermanfaat nyata. Ia mengingatkan pemerintah daerah menyelaraskan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan prioritas pembangunan nasional.
Noval juga menekankan pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan tata kelola yang baik dan keberlanjutan lingkungan. Kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan melalui penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kompetensi aparatur. Pengawasan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan yang akurat juga penting untuk mengidentifikasi hambatan sejak dini. “Sinergi yang kuat akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, pembangunan yang merata, dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” urai Noval. Ia berharap forum koordinasi menghasilkan rekomendasi strategis yang memperkuat kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan pemangku kepentingan lainnya.
