Pasuruan Terkini – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PC PMII Pasuruan dan Aliansi BEM Pasuruan Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Pemerintah Kota Pasuruan pada Rabu siang, 23 September 2026. Aksi tersebut menyoroti kebijakan anggaran daerah, khususnya alokasi pemeliharaan fasilitas rumah dinas. Massa kemudian melanjutkan long march menuju Gedung DPRD Kota Pasuruan dengan tuntutan yang sama.
Dalam orasinya, mahasiswa mendesak Pemerintah Kota Pasuruan agar memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat. Isu utama yang diangkat adalah anggaran pemeliharaan fasilitas rumah dinas yang disebut mencapai sekitar Rp522 juta. Menurut massa, dana sebesar itu seharusnya dialihkan untuk kepentingan warga yang dinilai lebih mendesak.
Ketua PC PMII Pasuruan, Achmad Zulpan Abida, menegaskan bahwa anggaran tersebut harus dikembalikan untuk rakyat. Ia menuntut Pemkot membatalkan rencana perbaikan fasilitas mewah itu dan mengalihkannya secara penuh untuk pelayanan dasar darurat. Salah satu prioritas yang disebut adalah infrastruktur air bersih di kelurahan terdampak kekeringan serta program jaring pengaman sosial ekonomi bagi masyarakat miskin kota.
Selain soal anggaran rumah dinas, mahasiswa juga menyoroti kondisi sosial ekonomi Kota Pasuruan. Mereka merujuk data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan sekitar 5.900 penganggur dan 12.830 penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Persoalan kekeringan di sejumlah wilayah turut menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Massa mendesak pemerintah daerah menyusun roadmap penyelesaian krisis ekologis dan krisis air yang terukur. Mereka juga menuntut transparansi dalam pengelolaan APBD serta meminta DPRD Kota Pasuruan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Fokus pengawasan yang diminta adalah alokasi anggaran pelayanan dasar dan belanja fasilitas pimpinan.
Saat aksi berlangsung di depan Gedung Pemkot Pasuruan, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo bersama Wakil Wali Kota Pasuruan menemui massa mahasiswa. Setelah menyampaikan sejumlah tuntutan, massa kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Kota Pasuruan. Menurut massa, Ketua DPRD Kota Pasuruan tidak menemui mereka.
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi, menyatakan massa melakukan penyegelan Gedung DPRD Kota Pasuruan sebagai bentuk protes. Ia menilai gedung tersebut sudah tidak berfungsi sebagai rumah aspirasi rakyat. Ubaidillah juga menyebut Ketua DPRD menolak menemui mereka hingga pukul tujuh malam dan menilai hal itu sebagai bukti pemerintah daerah buta realita.
Massa memberikan ultimatum kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD Kota Pasuruan agar segera mengambil langkah konkret terhadap tuntutan yang disampaikan. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tidak ada langkah konkret maupun komitmen tertulis dari pemerintah daerah dan DPRD. Massa bahkan mengancam akan melanjutkan aksi hingga melakukan penyegelan terhadap fasilitas pimpinan daerah.
Hingga berita ini ditulis, tuntutan mahasiswa tersebut menjadi bagian dari aksi yang menyoroti prioritas penggunaan APBD, pelayanan dasar, persoalan kekeringan, kemiskinan, serta transparansi dan pengawasan anggaran di Kota Pasuruan. Aksi ini menegaskan bahwa isu anggaran rumah dinas bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berkaitan erat dengan keadilan sosial bagi warga kota.
